Pembangunan Jalan Paving RT.004 RW.02 dan TPT RT.001 s/d RT.004 selesai 100%

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah sudah diberlakukan di Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara dengan tujuan tertentu.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah ialah mempercepat terwujudnya pembangunan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan pemerataan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar tujuan tersebut tercapai. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah sangat penting karena kita bisa membaca dan menginterprestasikan arah dan tujuan daerah kedepannya dengan tetap memperhatikan potensiĀ  sumber daya yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan menngelontorkan Dana Desa untuk setiap desa di seluruh Indonesia.

Secara teknis, Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Dalam PMK dijelaskan bahwa dana desa hanya digunakan untuk program prioritas, meliputi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip prioritas penggunaan dana desa berdasarkan bentuk keadilan yang tidak diskriminatif, kebutuhan yang mementingkan sebagian besar masyarakat desa, serta tipologi desa yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan kenyataan dan keadaan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan masyarakat desa.

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD merupakan revisi dari PMK Nomor 187 /PMK.07/2016. Revisi PMK tersebut bertujuan memperbaiki mekanisme penyaluran dana transfer dan dana desa berdasarkan kinerja penyerapan dana serta ketercapaian output untuk efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. PMK tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas belanja infrastruktur daerah melalui optimalisasi penggunaan dana transfer dan dana desa serta melaksanakan komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas. Poin penting dari revisi tersebut ialah dana desa disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) daerah bukan lagi dari kas Kementerian Keuangan, sehingga terdapat efisiensi jika terjadi permasalahan/keterlambatan transfer dari kabupaten ke desa. Apabila terjadi permasalahan pemerintah kabupaten dapat langsung berkonsultasi dengan KPPN daerah.

Untuk Desa Lombok Wetan sendiri saat ini sudah banyak capaian baik dalam hal Pembangunan maupun Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan Dana Desa. seperti tahun ini Dana Desa yang telah dicairkan 60% telah maksimal pencapaian pembangunannya seperti Pembangunan Jalan Paving di Dusun Krajan Barat RT.004 RW.02 dan juga TPT (Tembok Penahan Tanah) sepanjang 285 meter yang melalui RT.001 Dusun Krajan Timur s/d RT.004 Dusun Krajan Barat dan telah melalui proses pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Bondowoso pada 13 September 2017 lalu baik dalam hal volume pengerjaan maupun pertanggungjawabannya.

Dan tentunya pemerintah Desa Lombok Wetan sangat mengharapkan peran aktif lembaga Desa Lombok Wetan dan masyarakat dalam mengawal, mengawasi dan melaksanakan berbagai pembangunan yang bersumber dari Dana Desa tersebut di Desa Lombok Wetan. (sv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *